Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

REFERENDUM DI SUDAN SELATAN DAN SEPAK BOLA


25 Ramadhan 1430 H. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan pernyataan Bagan Amoun Pimpinan Gerakan Rakyat Pembebasan Sudan atau yang kita istilahkan selanjutnya dengan GRAPS di surat kabar yang mengatakan "Komisi Referendum sekarang mengalami kelumpuhan total karena gagal menentukan Pimpinannya. Begitu pula Partai Kongres Nasional yang sejak penandatanganan Kesepakatan Damai tahun 2005 tidak berhasil untuk membuktikan Pemerataan bagi Rakyat Sudan khususnya Penduduk Selatan, -masih menurutnya- Sehingga saya yakin apabila dalam kurun waktu dua minggu komisi tidak dapat menyelasaikan permasalahan, maka Referendum akan gagal".

Referendum bagi Penduduk Selatan tahun 2011 itu ditetapkan pada Kesepakatan Damai Nifasha antara GRAPS dengan Partai Kongres Nasional pimpinan Basyir sebagai partai pemenang pemilu. Ya, sesungguhnya Partai Kongres Nssional tidak lain adalah pemerintah Sudan sendiri yang berusaha untuk mencari jalan menuju perdamaian dari perang saudara yang pecah selama puluhan tahun di Sudan.

Pembaca, Kesepakatan Nifasha pada intinya menetapkan tiga hal pokok menyangkut nasib Sudan yaitu Referendum bagi Sudan Selatan tahun 2011, Praktek Demokrasi dalam keberagaman dan mencari solusi bersama dalam permasalahan keamanan dan ekonomi. Ketiga pokok inilah yang berhasil melahirkan perdamaian setelah puluhan tahun pecah perang.

Mengenai Referendum, Pemerintah Sudan pada masa tenggang menuju jadwal Referendum (2005-2011) dibebankan untuk membentuk Komisi sebagai Pelaksana Referendum tersebut, yaitu komisi yang terdiri dari Sembilan orang Pimpinan, lima dari selatan dan sisanya dari utara.

Meskipun tugasnya hanya terbatas dalam membentuk komisi saja, adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah agar Referendum berjalanan sukses. Hal lain komitmen dan keseriusan Pemerintah. Sehingga apabila pelaksanaan Referendum bagi rakyat selatan itu berjalan baik dan tepat pada waktunya, maka pemerintah telah berhasil, dan sebaliknya.

Sehingga kita tidak heran apabila sering menyimak Presiden Basyir baik pada Situs Resmi Pemerintah maupun di berbagai kesempatan menekankan bahwa Referendum akan terlaksana tepat pada waktunya. Dan agar komitmen Nifasha tetap terjaga baik.

Nah, dalam keadaan genting inilah kita dikagetkan. Mengapa GRAPS yang sejak dulu berusaha memperjuangkan Referendum bagi Rakyat Selatan, kini pada masa-masa menuju kesana justru berbalik sikap? Mengapa mereka berusaha untuk menghalangi kinerja Komisi Referendum dengan membuat skenario agar Komisi kehilangan power? Waktu-waktu dekat Referendum semestinya digunakan untuk men-support Komisi, mengapa malah balik menyerang? Apakah tidak membahayakan reputasi Pemerintah di mata Asing jika Referendum gagal atau tertunda?

Nampaknya ada skenario panjang dan seru yang ingin menggoyah kepeimpinan Sudan dan persatuannya. Khususnya setelah "lengsernya" John Garank Pimpinan Gerakan Pemberontak Bersenjata dari selatan. Betapa tidak, setelah penandatanganan Nifasha -yang berarti jawaban dari tuntutan GRAPS selama bertahun-tahun- mereka begitu bersemangat untuk mengangkat berbagai permasalahan Selatan baik seperti keamanan, kemiskinan sampai masalah keadilan. Memang ini cukup baik untuk mengoreksi kinerja pemerintah yang sedang berjalan. Namun disisi lain? Sudan dipandang oleh badan-badan internasional sebagai Negara yang bermasalah.

Sehingga dengan Kesepakatan Nifasha seolah-olah ada yang berkata " Hei, lihat saja pemerintah yang telah gagal menepati kesepakatan, belum lagi permasalahan di Selatan yang membuktikan kebobrokan mereka, jadi keamanan dan hak-hak Penduduk Sudan tidak terjamin lagi".

Betapapun Kesepakatan Damai itu memberikan angin segar bagi mereka yang berusaha agar Selatan terpisah, kesepakatan telah berhasil meredam Perang Saudara yang pecah sejak tahun 1955. Dengan ditetapkannya Referendum tahun 2011 bagi penduduk Selatan, sekurang-kurangnya Pemerintahan Basyir telah mampu mewujudkan beberapa hal penting :

1. Meredam Perang Saudara. Sudan Negara yang kita cintai ini sejak kemerdekaannya mengalami bermacam perang saudara dimana menyebabkan kerugian luar biasa baik nyawa ataupun kekayaan Negara. Berbagai usaha diplomasi dilakukan untuk menyetop perang tersebut. Diantaranya kesepakatan di Addis Ababa tahun 1972 yang diklaim dapat mendinginkan suasana. Namun pada tahun 1983 cerita perang kembali memuncak setelah GRAPS dengan menolak undang-undang yang berasaskan Syariah dan mengumumkan pemberontakan kepada Pemerintah.
2. Memberlakukan Undang-undang Sudan kepada seluruh komponen dan golongan.
3. Menyelesaikan permasalahan selatan yang tidak pernah kelar selama puluhan tahun.
4. Dengan menjawab tuntutan Selatan, Pemerintah Sudan telah menjamin keamanan dan hak-hak Rakyat Sudan.
5. Praktek Demokrasi bagi Penduduk Selatan. Memilih bersatu atau berpisah adalah hak mereka.

Penulis teringat akan sepakbola, namun Kita tidak berbicara tentang pertandingan antara Spanyol dan Belanda. Sudah bukan rahasia lagi bahwa satu dari taktik dalam Sepakbola adalah dengan melakukan berbagai macam "aksi kosong" pada setiap kesempatan. Biasanya dilakukan oleh Pemain Tim yang mempunyai Gol lebih banyak dari lawanya. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan dan membuang waktu yang tersisa hingga pertandingan berakhir. Trik semacam ini akrabnya dikenal penonton dengan istilah "ngulur-ngulur waktu". Keseblasan "Marikh" dan "Hilal" di Sudan pernah menggunakan trik semacam ini kabarnya.

Trik ini mengingatkan kita akan Bagan Amon Pimpinan GRAPS pada pernyataannya tadi dan begutu pula orang-orang yang senada dengannya. Betapa tidak? Waktu sempit menuju Referendum mengapa digunakan untuk mengkritik Komisi? Waktu sempit menuju Referendum mengapa digunakan untuk menjegal langkah Komisi? Mengapa pula membuang "bola" buka pada tempatnya?

Akhirnya kita berharap semoga saja semuanya berjalan dengan baik, karena segala kemungkinan untuk menuju kebaikan masih sangat terbuka lebar. Apalagi Basyir telah mengumpulkan semua kekuatan politik di Sudan untuk diajak bermusyawarah.

(Pernah dimuat pada TAF Edisi Lebaran 1431 H)