Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berbagai institusi pendukung ini berupaya dalam hal mengembangkan perbankan syariah agar dapat tumbuh dengan baik. Di Indonesia memiliki beberapa institusi pendukung pengembangan perbankan syariah antara lain:

1. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia berperan sebagai regulator dalam hal pengembangan seluruh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, termasuk juga Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam hal menjalankan perannya sebagai regulator, Bank Indonesia telah mengupayakan adanya sumber hukum (peraturan-peraturan) bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Sumber hukum tersebut antara lain yaitu dengan adanya istilah prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank Indonesia juga berupaya untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi pada perbankan syariah serta bertujuan untuk mengembangkan pangsa pasar bank syariah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada perbankan syariah antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pasar Uang antar-Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah, Kualitas dari Aset Produktif, Office Chanelling, dan lain-lain.

Bank Indonesia secara khusus membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang digunakan sebagai pedoman dalam hal pengembangan Bank Syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Kemudian pada pertengahan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah telah dimuat dalam Undang-undang khusus Bank Syariah, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Indonesia memiliki peran lain dalam hal pengembangan perbankan syariah, yaitu menyediakan instrumen keuangan dengan tujuan memantau Bank Syariah dalam hal penyimpanan kelebihan likuiditasnya. Jenis instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) saat ini adalah jenis instrumen yang berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tujuan lainnya dari penyediaan instrumen oleh Bank Indonesia yaitu untuk memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan sebagai lembaga pemegang otoritas (wewenang) dalam hal mengeluarkan fatwa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Bank Indonesia telah membentuk Komite Perbankan Syariah yang tugasnya yaitu menyusun peraturan Bank Indonesia (BI) mengenai fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).


2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah

DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait produk-produk keuangan syariah.

Tugas dan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain yaitu:
a. Memberi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah.
b. Membuat fatwa terhadap berbagai jenis kegiatan keuangan .
c. Membuat fatwa terhadap produk dan jasa keuangan syariah.
d. Mengawasi seluruh penerapan atau pengaplikasian fatwa yang telah ada.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan terafiliasi yang diposisikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam setiap lembaga keuangan syariah. Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain pakar syariah yang memiliki ilmu tentang perbankan. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Berikut tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:
a. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
b. Mengajukan usulan terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah yang telah diawasi kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
c. Merumuskan segala permasalahan yang terjadi yang dibutuhkan pencerahan atau masukan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN).


3. Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI)

DSAS-IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia) dibentuk oleh ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah. Komite Akuntansi Syariah dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia sejak oktober 2005.

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga negara yang bergerak sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terhubung dengan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK melakukan pengawasan terhadap individual bank.

Daftar Pustaka:


Rizal Yaya, dkk. 2017. Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer). Jakarta: Salemba Empat