Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

Pengertian, Landasan Hukum, Rukun, dan Syarat Gadai Syariah

Pengertian, Landasan Hukum, Rukun, dan Syarat Gadai Syariah

Daftar Isi:
  1. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)
  2. Landasan Hukum Gadai Syariah
  3. Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an
  4. Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari Hadis
  5. Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional
  6. Rukun dan Syarat Gadai Syariah
  7. Rukun-rukun Gadai Syariah
  8. Syarat-syarat Gadai Syariah
  9. Orang yang Melakukan Akad Harus Sudah Baligh dan Berakal Sehat
  10. Syarat yang Berkaitan dengan Sighat (Lafadz)
  11. Syarat Marhun Bih (Pinjaman)
  12. Syarat Marhun
  13. Ketentuan Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)


Menurut Institut Bankir Indonesia rahn adalah kegiatan menahan harta dengan cara yang baik, harta yang ditahan tersebut haruslah memiliki nilai ekonomi, supaya pihak yang menahan harta memiliki jaminan dalam hal mengambil kembali semua piutangnya (H.B. Syafuri, 2014).


2. Landasan Hukum Gadai Syariah


Landasan hukum yang digunakan untuk gadai syariah antara lain yaitu (Selfy Fajriani):

1) Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an


"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." (QS. Al-Baqarah: 283)

2) Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari Hadis


Dari Aisyah r.a: "Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besi sebagai barang jaminan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." (HR. Al-Daraquthni dan Ibnu Majah) 

3) Landasan hukum gadai syariah yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional


Fatwa: No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal  26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa jenis pinjaman yang dilakukan dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk rahn (gadai syariah) diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah


1) Rukun-rukun Gadai Syariah


Rukun gadai menurut kesepakatan (jumhur) ulama ada 4 (empat), antara lain yaitu (Randi Saputra dan Kasyful Mahalli):

a. Adanya ijab qabul (sighat) di antara pihak yang melaksanakan akad
b. Adanya pihak yang melakukan akad (Akid):
  • Rahin, pihak yang mempunyai barang
  • Murtahin, pihak yang menahan barang gadai
c. Adanya objek gadai (barang jaminan)
d. Marhun bih (pinjaman yang diberikan oleh pihak yang menahan barang)

2) Syarat-syarat Gadai Syariah


Ulama fiqh menjelaskan mengenai syarat-syarat rahn, yang mana syarat-syarat rahn tersebut sangat berkaitan dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu (Sri Dewi Anggadini):

a. Orang yang Melakukan Akad Harus Sudah Baligh dan Berakal Sehat


Ulama Hanafiyah, tidak mensyaratkan harus baligh, akantetapi cukup dengan berakal saja. Anak-anak yang sudah mampu untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk diperbolehkan untuk melakukan akad rahn. Akantetapi akad rahn yang dilakukan oleh anak-anak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari walinya.

Hendi Suhendi, menurutnya syarat untuk melakukan akad rahn yaitu ahli tasharuf (sudah mampu membelanjakan hartanya dan paham terhadap persoalan yang berkaitan dengan gadai (rahn).

b. Syarat yang Berkaitan dengan Sighat (Lafadz)


Ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang atau syarat-syarat tertentu lainnya, karena menurutnya akad rahn sama halnya dengan akad jual-beli.

c. Syarat Marhun Bih (Pinjaman)


  • Marhun bih (pinjaman) wajib untuk dikembalikan oleh pihak yang meminjamnya (rahin) kepada pihak yang memberikan pinjaman (murtahin).
  • Apabila rahin tidak sanggup melunasi uang yang telah dipinjam dari murtahin, maka murtahin dapat menjual marhun (barang jaminan) sebagai penggantinya.
  • Pinjaman yang diberikan (marhun bih) harus jelas berapa jumlahnya (tidak boleh berubah-ubah).

d. Syarat Marhun


  • Marhun dapat dijual, murtahin hanya berhak mengambil bagian dari hasil penjualan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin.
  • Marhun merupakan harta yang halal.
  • Kedudukan marhun harus jelas.
  • Marhun harus benar-benar milik si rahin (bukan milik orang lain).
  • Marhun harus utuh dan berada di satu tempat (tidak terpisah-pisah).
  • Marhun harus bisa diserahterimakan, baik itu berupa manfaatnya ataupun barang itu sendiri.

4. Ketentuan Gadai Syariah


Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan diperbolehkan, akantetapi harus mematuhi ketentuan di bawah ini (Rokhmat Subagiyo, 2014):

a. Murtahin berhak untuk menahan barang selama rahin belum melunasi utangnya.

b. Marhun serta manfaatnya tetap sebagai milik rahin, marhun tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari rahin untuk memanfaatkannya, dan itupun sebagai pengganti biaya perawatan dan penjagaan marhun.

c. Pada dasarnya pemeliharaan dan penjagaan marhun merupakan tanggungjawab rahin, akantetapi juga dapat dilakukan oleh murtahin dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan masih menjadi tanggungjawab rahin.

d. Biaya perawatan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh murtahin kepada rahin.

e. Penjualan marhun:
  • Apabila pinjaman telah jatuh tempo, maka murtahin harus mengingatkan rahin agar segera melunasi seluruh pinjamannya.
  • Apabila sudah diingatkan, sedang rahin tetap belum melunasi utangnya, maka marhun harus dijual dengan terpaksa.
  • Hasil yang didapat dari penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, bila ada yang lebih maka dikembalikan kepada rahin, bila kurang maka rahin harus bertanggungjawab untuk melunasinya.

Daftar Pustaka: 


H.B. Syafuri. (2014). Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten. Al-'Adalah, Vol. XII, No. 2 Desember 2014

Selfy Fajriani. Analisis Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Randi Saputra dan Kasyful Mahalli. Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No. 4

Sri Dewi Anggadini. Penerapan Teori dan Aplikasi Pegadaian Syariah pada Perum Pegadaian di Indonesia. Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 15 No. 1

Rokhmat Subagiyo. (2014). Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn). An-Nisbah, Vol. 01 No. 01 Oktober 2014.