Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

Sebelum Melakukan, Pahami Dulu Apa Itu Ijarah?

Sebelum Melakukan, Pahami Dulu Apa Itu Ijarah

Daftar Isi:
  1. Pengertian Akad Ijarah
  2. Landasan Hukum Akad Ijarah
  3. Landasan hukum akad ijarah yang bersumber dari Al-Qur'an
  4. Landasan hukum akad ijarah yang bersumber dari Hadis Rasulullah
  5. Jenis-jenis Akad Ijarah
  6. Ijarah Sewa Jasa
  7. Ijarah Sewa Barang
  8. Ketentuan Akad Ijarah
  9. Mekanisme Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah
  10. Pertimbangan Penggunaan Akad Ijarah dalam Penerbitan Sukuk Negara
  11. Akad ijarah sederhana dan mudah untuk dipahami
  12. International best practice (praktik internasional terbaik)
  13. Memberikan imbalan tetap (fixed income) dengan risiko terendah
  14. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Akad Ijarah
  15. Syarat dan Rukun Akad Ijarah
  16. Rukun Akad Ijarah
  17. Syarat Sahnya Akad Ijarah
  18. Berakhirnya Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah


Berdasarkan PSAK 107 Ijarah merupakan sebuah akad yang dalam akad tersebut adanya pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan diiringi pembayaran sewa oleh pihak yang menerima manfaat dan tidak adanya perpindahan kepemilikan terhadap barang yang disewa tersebut (Yanti).

2. Landasan Hukum Akad Ijarah


Berikut dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum akad ijarah (Harun Santoso dan Anik, 2015):

1) Landasan hukum akad ijarah yang bersumber dari Al-Qur'an


"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, serta waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah ayat 233)

2) Landasan hukum akad ijarah yang bersumber dari Hadis Rasulullah


Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Jenis-jenis Akad Ijarah


Ascarya, 2007: 99, dalam hukum Islam akad ijarah dibagi kepada dua jenis, yaitu (Ahmad Asy'fin Basthomi dan Achsania Hendratmi, 2017):

1) Ijarah Sewa Jasa


Ijarah sewa jasa merupakan sebuah kegiatan mempekerjakan seseorang dengan memberikan imbalan atas jasanya. Upah yang diberikan oleh musta'jir (orang yang mempekerjakan) kepada ajir (pekerja) disebut dengan ujrah.

2) Ijarah Sewa Barang


Ijarah sewa barang merupakan sebuah kegiatan pemindahan hak guna terhadap suatu barang dengan adanya imbalan atas pemanfaatan barang tersebut. Ijarah ini tidak terlalu berbeda dengan leasing (sewa) yang ada dalam bisnis konvensional, dimana pihak yang menyewa (lesse) disebut dengan musta'jir sedangkan pihak yang menyewakan (lessor) disebut dengan mu'jir/muajir, serta harga sewa disebut dengan ujrah.

4. Ketentuan Akad Ijarah


Berikut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad ijarah (Ahmad Badri Abdullah dan Tawfique Al-Mubarak):

a. Barang yang dijadikan sebagai objek dalam akad ijarah haruslah memiliki manfaat dan hak guna.

b. Aset ijarah tetap dimiliki oleh pemiliknya, penyewa hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari aset ijarah.

c. Kedua belah pihak setuju terhadap akad yang mereka jalankan.

d. Manfaat dari aset ijarah harus dijelaskan dan ditentukan.

e. Harga dan jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas.

f. Pemilik aset harus menyerahkan aset ijarah secara ikhlas kepada penyewa untuk diambil manfaatnya.

g. Biaya pemeliharaan aset ijarah ditanggung oleh pemilik, sedangkan penyewa hanya membayar harga sewa.

h. Apabila terjadi kerusakan aset ijarah karena kelalaian penyewa, maka penyewa harus bertanggung jawab, sedangkan jika kerusakan tersebut di luar kendali penyewa, maka pihak yang menyewakan akan menanggung risiko tersebut.

5. Mekanisme Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah


Berikut penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan ijarah pada perbankan syariah (Nanik Eprianti, 2017):

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ijarah ke Bank Syariah.

b. Bank Syariah menyediakan barang untuk disewakan kepada nasabah.

c. Selanjutnya, Bank Syariah membuat kesepakatan dengan pihak nasabah mengenai kegiatan penyewaan barang tersebut, hal yang akan disepakati antara lain yaitu objek ijarah, harga sewa, jangka waktu ijarah, serta biaya pemeliharaan objek ijarah. Setelah semua itu disepakati maka nasabah akan menandatangani perjanjian ijarah tersebut dan pihak nasabah diwajibkan untuk memberikan barang jaminan yang dimilikinya kepada pihak bank.

d. Setelah ditandatangani akad ijarah maka hal selanjutnya yaitu pihak bank menyerahkan objek ijarah tersebut kepada pihak nasabah.

e. Apabila jangka waktu ijarah telah berakhir maka pihak nasabah harus mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak bank.

f. Setelah objek ijarah tersebut dikembalikan oleh nasabah kepada pihak bank, maka terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

a) Jika objek ijarah tersebut merupakan barang yang disewa oleh bank dari pemasok, maka bank akan mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak pemasok.

b) Jika objek ijarah tersebut merupakan barang yang dibeli oleh bank dari pihak pemasok, maka bank akan menyimpan objek ijarah tersebut sebagai penyediaan barang untuk akad ijarah periode selanjutnya.

6. Pertimbangan Penggunaan Akad Ijarah dalam Penerbitan Sukuk Negara


Ada beberapa pertimbangan penggunaan akad ijarah dalam penerbitan Sukuk Negara, yaitu (Eri Hariyanto):

1) Akad ijarah sederhana dan mudah untuk dipahami


Dari berbagai macam akad yang digunakan dalam kegiatan penerbitan sukuk negara, maka terlihat bahwa akad ijarah memiliki kelebihan yaitu sederhana dan mudah sekali untuk dipahami. Akad ijarah digunakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh para investor dengan pihak yang menerbitkan sukuk. Alasan digunakannya akad ijarah yaitu untuk membuat para investor lebih tertarik untuk berinvestasi dikarenakan kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam akad ijarah.

2) International best practice (praktik internasional terbaik)


Pada tahun 2000 sangat banyak lembaga pemerintah atau korporasi yang menggunakan akad ijarah dalam hal menerbitkan sukuk, sehingga pada saat itu akad ijarah menjadi praktik internasional terbaik. Berdasarkan data Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR terlihat bahwa sampai tahun 2006 sebesar 41% penerbitan sukuk negara dengan menggunakan akad ijarah.

3) Memberikan imbalan tetap (fixed income) dengan risiko terendah (zero risk)


Kebanyakan dari para investor mengharapkan agar investasi yang dilakukannya bisa berkembang dengan baik dan risiko yang kecil. Dan diantara mereka ada juga yang menginginkan akan tetapnya bagi hasil investasi sehingga penerimaan hasil investasi di masa mendatang akan mudah untuk diprediksi. Dari kedua hal yang diharapkan oleh para investor tersebut merupakan hal yang sesuai dengan akad ijarah, dikarenakan dalam akad ijarah nilai sewa dapat ditentukan pada saat investasi tersebut dilakukan dengan nilai tetap sepanjang jangka waktu sukuk. Dikarekan sukuk ini diterbitkan oleh negara maka pembayaran imbalan ataupun pokok investasinya akan dijamin oleh pihak pemerintah, sehingga risiko yang timbul dari investasi tersebut akan sangat sedikit.

7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Akad Ijarah


Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah (Laili Nur Amalia, 2015):

a. Kedua belah pihak haruslah melakukan akad dengan cara yang ikhlas (kerelaan) di antara keduanya, akad ijarah yang dilakukan karena keterpaksaan tidak diperbolehkan.

b. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan akan adanya kegiatan penipuan.

c. Hal yang diakadkan haruslah sesuai dengan kenyataan, bukan merupakan hal yang tidak berwujud.

d. Hasil yang timbul dari penggunaan objek ijarah haruslah berupa manfaat yang baik dan halal, bukan hal-hal yang diharamkan.

e. Helmi Karim, 1997: 35-36: Pemberian imbalan harus berupa hal yang baik, bernilai, dan tidak bertentangan dengan agama Islam.

8. Syarat dan Rukun Akad Ijarah


Berikut beberapa penjelasan mengenai rukun dan syarat akad ijarah (Syamsul Hilal):

1) Rukun Akad Ijarah


Mazhab Hanifah berkesimpulan bahwa rukun ijarah antara lain yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut Jumhur Fuqaha rukun ijarah yaitu adanya dua orang yang berakad dan sighat (ijab qabul).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rukun ijarah antara lain yaitu ijab qabul, kecakapan hukum (berakal dan mampu membedakan antara yang salah dengan yang benar).

Selanjutnya, Mazhab Syafi'i menjadikan baligh (sampai umur) sebagai rukun dari akad ijarah, bila akad ijarah dilakukan oleh anak kecil, maka akad ijarah tersebut tidak akan sah, meskipun anak itu dapat membedakan antara yang salah dengan yang benar.

Dari berbagai pendapat para ulama di atas maka rukun akad ijarah antara lain yaitu, adanya dua pihak yang melakukan transaksi, baligh dan berakal sehat, sighat (ijab qabul) terhadap transaksi yang dilakukan, terdapat manfaat dari barang yang diakadkan, dan adanya upah yang diberikan oleh pihak yang mengambil manfaat.

2) Syarat Sahnya Akad Ijarah


Hal-hal yang menjadi syarat bagi sahnya akad ijarah antara lain yaitu:

a. Kedua belah pihak harus mampu melihat manfaat yang terkandung dalam objek ijarah, jika manfaat yang terkandung tersebut tidak jelas maka akan memungkinkan untuk terjadinya selisih paham diantara pihak-pihak yang melakukan akad.

b. Kemudian objek ijarah tersebut harus terhindar dari cacat dan dapat diserah terimakan secara langsung.

c. Objek ijarah bukan merupakan fardhu 'ain (kewajiban individu) bagi si penyewa. Contohnya: Menyewa orang lain untuk mengerjakan shalat wajib.

d. Objek ijarah merupakan barang atau jasa yang disewakan secara umum dan sudah dianggap benar menurut syariat Islam. Contohnya: Kendaraan, rumah, dan menyewa seseorang untuk menjahit baju.

e. Objek ijarah tersebut harus dijelaskan dengan benar mengenai karakteristiknya.

9. Berakhirnya Akad Ijarah


Berikut beberapa hal yang menjadikan akad ijarah tersebut berakhir (Syamsul Hilal):

a. Cacatnya barang yang dijadikan objek ijarah, baik cacat itu terjadi di tangan penyewa maupun cacat itu sudah ada sebelumnya namun tidak sampai informasi mengenai cacat itu.

b. Berakhirnya jangka waktu ijarah itu sendiri yang diikuti dengan terpenuhinya manfaat dari barang yang diakadkan.

c. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, hal ini menjadi berakhir karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut Hanafiyah tidak berakhir karena akad ijarah sama seperti jual beli dan manfaatnya dapat diwariskan.

d. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah tersebut boleh dibatalkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad apabila kejadiannya seperti: Seseorang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya terbakar atau hal-hal lain yang menyebabkan kebangkrutan secara tidak disengaja.

Daftar Pustaka:


Yanti. Analisa Pengaruh Faktor-faktor Pembentuk Fee Ijarah (PSAK 107) terhadap Portofolio Rahn Emas di Bank Syariah. Jurnal Buana Akuntansi

Harun Santoso dan Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01, No. 02, Juli 2015

Ahmad Asy'fin Basthomi dan Achsania Hendratmi. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 04, No. 7 Juli 2017

Ahmad Badri Abdullah dan Tawfique Al-Mubarak. Maqasid in Risk Management: An Analysis of Ijarah Contract with Special Reference to Malaysia. Islam and Civilisational Renewal

Nanik Eprianti. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung). Amwaluna. Vol. 01, No. 01 Januari 2017

Eri Hariyanto. Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara. Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan RI

Laili Nur Amalia. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 05, No. 02, 2015

Syamsul Hilal. Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat. Dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.