Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

Hukum Wadh'i (Batal dan Fasid)

Hukum Wadh'i (Batal dan Fasid)


Daftar Isi:
  1. Pengertian Batal
  2. Pengertian Fasid
  3. Pembatalan dalam Muamalah
  4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah
  5. Pembatalan dan Berakhirnya Mudharabah


1. Pengertian Batal


Pengertian batal (tidak benarnya perbuatan) itu ialah tidak adanya pengaruh perbuatan itu menurut syara' atas perbuatan itu sendiri. Jika perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf itu berupa kewajiban, maka kewajiban itu tidak bisa gugur darinya dan juga tanggungan kewajiban itu tidak lepas darinya. Dan jika berupa "sebab" menurut syara', maka tidak timbul atas sebab itu hukumnya dan jika syarat, maka tidak bisa didapati yang disyarati (masyruth). Yang demikian itu karena syari' hanya menimbulkan pengaruh-pengaruh itu atas perbuatan-perbuatan, sebab-sebab, dan syarat-syarat yang bisa nyata sebagaimana tuntutan syari' dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh-Nya maka jika perbuatan itu tidak bisa menimbulkan pengaruh atas perbuatan, sebab, dan syarat, yang bisa nyata sesuai dengan tuntutan dan syariat syari', maka perbuatan itu tidak dianggap benar menurut syara' (Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, 2002).

Dari uraian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang keluar dari mukallaf, baik itu berupa perbuatan, sebab, atau syarat, yang tidak sesuai dengan tuntutan dan apa yang telah disyariatkan oleh syari', maka sesuatu itu dianggap tidak sah menurut syara'. Dan tidak bisa timbul atas sesuatu itu pengaruhnya, baik tidak sahnya itu karena cacatnya salah satu rukun diantara rukun-rukunnya, atau karena ketiadaan salah satu syarat diantara syarat-syaratnya. Dan baik sesuatu itu berupa ibadah, akad, atau pengelolaan. Atas dasar semua itu, maka tidak ada perbedaan antara yang batal dan yang rusak (fasid). Tidak di dalam masalah ibadah, dan tidak pula di dalam masalah muamalah. Maka shalat yang batal itu, seperti shalat yang rusak, tidak bisa menggugurkan kewajiban dari mukallaf, dan tidak bisa melepaskan tanggungan kewajiban itu darinya. perkawinan yang batal seperti perkawinan yang rusak, tidak memberikan faedah kemilikan bersenang-senang dengan istri, dan tidak bisa timbul atas perkawinan itu pengaruhnya (Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, 2002).

2. Pengertian Fasid


Fasid berarti sesuatu yang rusak. Dalam fikih Islam kata fasid dikaitkan dengan pernikahan dalam ungkapan nikah fasid, yaitu suatu pernikahan yang dinilai batal atau tidak sah karena ada persyaratan atau rukun nikah yang tidak terpenuhi. Misalnya tidak diperkenankan pernikahan antara pria dan wayang mempunyai hubungan darah. Demikian juga, pernikahan tidak diperkenankan jika mempelai perempuan masih berada dalam masa iedlah (masa menunggu) (arti-definisi-pengertian.info).

3. Pembahasan


Jual beli yang batal, seperti jual beli yang rusak, tidak dapat memberi faedah perpindahan kepemilikan dalam dua pertukaran antara benda dan mata uang, dan tidak bisa timbul atas jual beli itu hukum syara'. Jadi pembagiannya ada dua, yakni perbuatan, akad, atau pengelolaan, adakalanya yang shihhah (benar), yang bisa timbul atas perbuatan, akad, atau pengelolaan itu pengaruh-pengaruhnya. Dan adakalanya yang ghairu shihhah (tidak benar) yang tidak bisa timbul atas perbuatan, akad, atau pengelolaan itu pengaruh syara'. Inilah yang menjadi pendapat sebagian besar ulama (Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, 2002).

Ulama Hanafiyah berpendapat: Sesungguhnya dua pembagian itu adalah dalam soal ibadah; yaitu adakalanya yang shihhah dan ghairu shihhah. Dan tidak ada perbedaan yang membatalkan dan yang merusak "puasa" umpamanya. Dalam arti bahwa atas puasa itu timbul pengaruhnya, dan tidak bisa menggugurkan kewajiban. Jadi seorang mukallaf wajib mengqadha (membayar) nya. Sedangkan dalam soal akad (kontrak) dan pengelolaan, maka pembagiannya ada tiga. Karena akad yang tidak shihhah itu terbagi kepada batil (batal) dan fasid (rusak). Maka jika cacat itu terjadi dalam sighat (lafal) akad, atau terjadi pada dua orang yang melangsungkan akad, atau terjadi sesuatu pada yang diakadi (objek kontrak), maka akad itu jadi batal, dan tidak bisa timbul atas akad itu pengaruh syara'. Dan jika cacat itu terjadi pada salah satu sifat diantara syarat-syarat akad, seperti apabila terjadi pada syarat-syarat yang keluar dari materi akad itu sendiri, atau dari rukun-rukunnya, maka akad itu jadi rusak, dan terjadilah atas akad-akad itu sebagian pengaruhnya (Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, 2002).

Atas dasar itu ulama Hanafiyah berpendapat: Sesungguhnya jual-belinya orang gila, atau anak yang belum usia remaja (belum bisa membedakan sesuatu) atau jual beli benda yang tiada (ma'dum) adalah batal (tidak sah). Sedangkan jual beli dengan harga yang tidak diketahui adalah rusak (fasid). Perkawinannya anak yang belum mumayyiz, atau perkawinannya salah-satu wanita yang telah diharamkan dengan mengerti keharamannya, adalah batal. Sedangkan perkawinan yang tanpa saksi adalah rusak. Ulama Hanafiyah tidak menentukan pengaruh atas yang batal, tetapi menentukan sebagian pengaruh atas yang fasid. Karena itu mereka mewajibkan maskawin (mahar) dan iddah atas perkawinan yang rusak lantaran telah ada hubungan seks (duhul). Ditetapkan juga, nasab. Mengenai jual-beli yang fasid, apabila sebab kerusakan itu telah hilang dalam majelis (tempat mengadakan akad jual-beli), seperti jika telah ditentukan harga atau temponya, maka terjadilah atas akad itu pengaruh-pengaruhnya, yaitu terjadinya kemilikan setelah adanya penerimaan (qabdh) (Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, 2002).

Ulama Hanafiyah berpendapat apabila ada kekurangan di dalam hukum disebut batal, dan akad semacam ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak ada sebab. Sedangkan apabila ada kekurangan di dalam syarat yang menyempurnakan hukumnya maka akadnya telah ada (eksistensi akadnya tetap) dan beberapa pengaruh diakui adanya. Sebab prinsip adanya pengaruh akad adalah sabab-sabab (rukun), sedangkan syarat hanya unsur yang menyempurnakan saja. Oleh karena itu, kekurangan syarat yang menyempurnakan hukum tidak disebut batal tetapi fasid. Alasan jumhur ulama yang membagi akad seperti halnya ibadah kepada dua bagian yaitu yang sah dan yang batal (fasid) adalah bahwa "setiap larangan menghalangi adanya pengaruh akad. Sedangkan kekurangannya (tidak adanya) syarat yang diperintahkan Allah adalah juga menghalangi adanya pengaruh akad tadi". Sebab setiap akad dimana terdapat larangan Allah adalah perbuatan maksiat kepada Allah, otomatis tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena telah keluar dari ketentuan-ketentuan (syari'at) Allah (Prof. Drs. H.A. Djazuli & Dr. Nuroel Aen, M.A., 2000).

4. Pembatalan dalam Muamalah


1) Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah


Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut (Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., 2000):
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Dalam kalimat lain dapat dikatakan bahwa, apabila terjadi cacat atau rusaknya suatu barang yang sudah diakadkan maka ijarah tersebut akan batal, dan apabila sudah terpenuhinya manfaat dari yang diakadkan maka ijarah tersebut akan berakhir pula.

2) Pembatalan dan Berakhirnya Mudharabah


Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut (Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., 2000):
a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

Dapat diambil kesimpulan bahwa batalnya mudarabah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola, dan juga apabila pelaksana atau pemilik modal meniggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia.

Daftar Pustaka:

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 M)

arti-definisi-pengertian.info/pengertian-fasid/

Prof. Drs. H.A. Djazuli & Dr. I. Nuroel Aen, M.A., Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000 M)

Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 M)