Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

Peranan Zakat dalam Pengurangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Peranan Zakat dalam Pengurangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Daftar Isi:
  1. Pengertian Zakat
  2. Landasan Hukum Zakat
  3. Jenis-jenis Zakat
  4. Pengurus Zakat Serta Penyaluran Zakat
  5. Sumber Zakat
  6. Manfaat Zakat

Persoalan kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang selalu mengiringi proses pembangunan. Berbagai perdebatan tentang penyebab kemiskinan, ukuran dan solusi yang mungkin diterapkan untuk mensejahterakan masyarakat merupakan bentuk dari kekhawatiran meningkatnya jumlah penduduk miskin yang akan berakibat kepada besarnya dampak negatif dalam masyarakat.

Dengan zakat yang dikelola sangat baik ternyata bisa menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat atau sekaligus mengentaskan persoalan kemiskinan. Andaikan seluruh umat Islam (muzakki) melakukan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzakki) kali 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (muzakki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai. Salah satu alternatif solusi penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan serta penyaluran dana zakat.

1. Pengertian Zakat


Zakat secara bahasa adalah penyucian dan pertumbuhan atau perkembangan. Sedangkan menurut istilah adalah penyerahan atau pemindahan pemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.Yang berarti bahwa orang-orang yang memiliki nisab zakat wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dari mereka yang berhak menerima zakat.

Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditujukan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) antara lain fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Manan (1993) zakat mempunyai 6 prinsip yaitu:
1) Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2) Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada manusia. 
3) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karna pemilik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Menurut Kahfi (1999), tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Menurut Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah:
1) Mengangkat derajat fakir miskin.
2) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
5) Menghilangkan sifat dengki dan iri/kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin.
6) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat.
7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.[1]


2. Landasan Hukum Zakat


1) Al-Quran


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah ayat 60).[2]

2) Hadis Nabi Muhammad SAW


Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih (HR. Ath-Thabrani dari Ali ra.).[3]

Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat diatur salam UU No. 38 Tahun  1999 tentang pengelolaan zakat serta peraturan pelaksanaannya sesuai keputusan menteri agama RI No. 581 tahun 1999. Sesuai perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan , pembinaan, dan pelayanan kepada para muzaki, mustahik, dan amil zakat.[4]

3. Jenis-jenis Zakat


1) Zakat Fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2) Zakat Maal: Zakat hasil perniagaan, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, apabila mencapai nisab dengan haul 1 tahun.

4. Pengurus Zakat Serta Penyaluran Zakat


Pengurus zakat yaitu: Amil, yang merupakan orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[5] Di Indonesia terdapat dua badan yang mengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tersebut maka zakat didayagunakan untuk:
1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengunaan zakat.


5. Sumber Zakat


Menurut Karim (2001), sistem zakat atau mewajibkan zakat kepada perniagaan tidak menyumbang kepada kesan kenaikan harga barang. Ia juga tidak menyebabkan jumlah barang menjadi berkurang. Hal ini disebabkan zakat diasaskan kepada dua pendapat berikut:
1) Zakat dikira 2,5% per tahun dari keuntungan bersih (setelah ditolak modal, upah, dan sebagainya).
2) Sebagian ulama berpendapat 2,5 per tahun dari keuntungan kasar sebelum ditolak segala pembiayaan, termasuk penyusutan peleburan.

6. Manfaat Zakat


1) Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.
2) Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
3) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu) musawah (persamaan derajat) ukhwah islamiah (persaudaraan Islam) dan takaful ijti’ma (tanggung jawab bersama).
4) Dukungan moral bagi muallaf.
5) Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
6) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam 'social distribution' yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.
7) Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa
8) Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “maaliyah”.[6]

Referensi:


[1] Huda Nurul, dkk. 2012. Keuangan Publik Islam. (Kencana Prenada Media Group. Jakarta 13220) hal. 88-90
[2] Wibisono Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. (Prenadamedia Group. Jakarta 13220) hal. 24
[3] Huda Nurul, Heykal Mohamad. 2010. Lembaga Keuangan Islam. (PrenadaMedia Group, Jakarta) hal 296
[4] Huda Nurul, dkk. 2012. Keuangan Publik Islam. (Kencana Prenada Media Group. Jakarta 13220) hal. 180
[5] Huda Nurul, dkk. 2012. Keuangan Publik Islam. (Kencana Prenada Media Group. Jakarta 13220) hal. 161
[6] Huda Nurul, Heykal Mohamad. 2010. Lembaga keuangan Islam. (PrenadaMedia Group, Jakarta) hal. 298

Penulis: Fuad