Biaya Umroh Plus

Info Biaya Umroh

Sukuk, Surat Investasi Dunia Akhirat

Sukuk, Surat Investasi Dunia Akhirat

Daftar Isi:
  1. Landasan Hukum Sukuk (Obligasi Syariah)
  2. Perkembangan Sukuk Secara Global
  3. Perkembangan Sukuk di Indonesia
  4. Karakteristik Sukuk (Obligasi Syariah)
  5. Jenis-jenis Sukuk (Obligasi Syariah)
  6. Pihak yang Terlibat dalam Sukuk (Obligasi Syariah)
  7. Obligor
  8. Investor
  9. Special Purpose Vehicle (SPV)
  10. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Akhirat adalah fase kehidupan yang akan dihadapi manusia, segala aktivitas yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya pada fase tersebut. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia tidak hanya menjalani perintah Allah, namun juga menjalani berbagai aktivitas untuk menunjang kehidupannya dalam berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi yaitu investasi (Muhammad & Usmani, 2000).

Investasi merupakan bentuk muamalah dan hukumnya adalah boleh (Utsmani, n.d.) diriwayatkan juga dari al-Alla ibn Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman ibn Affan memberinya uang sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya dibagi dua (Shalah ash Shawi & Abdullah al-Mushlih, 169). Rasulullah bersabda terdapat 5 (lima) perkara gaib yang kecuali Allah yang mengetahuinya (Nurul Huda, 20):

1. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah.
2. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah.
3. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah.
4. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah.
5. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat.

Perkara pertama menjelaskan bahwa apa yang terjadi hari esok hanyalah Allah yang mengetahui, kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dan memohon kepada Allah. Perkara kedua mengingatkan manusia untuk senantiasa beribadah menyiapkan bekal untuk akhirat, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat datang kecuali Allah. Perkara ketiga sebagai bentuk investasi sumber daya insani. Perkara keempat merupakan bentuk investasi duniawi untuk terus berjaga-jaga atau melakukan tabungan karena hujan disimbolkan sebagai rezeki. Perkara kelima mengingatkan untuk berinvestasi akhirat sejak dini karena ajal dapat datang kapan saja (Utsmani, n.d.).

Islam memiliki konsep berinvestasi yang bebas dari gharar, maysir, tadlis dan tidak melupakan zakat atas harta yang dimiliki. Investasi dalam Islam tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri namun juga bagi orang lain. (Beik, 2002) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sukuk memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Islam memiliki konsep dan regulasi dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang akan menuntun manusia kepada kebenaran dan perekonomian yang sempurna. Investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, investasi ialah kata serapan dari Inggris yaitu investment dengan kata dasar invest (menanam). Investasi adalah bentuk produktivitas harta yang akan dapat dinikmati pada masa akan datang (Irkhami, n.d.), bentuk investasi dalam Islam salah satunya adalah sukuk (Nurul Fatma Hasan dan M. Mujid Utsmani, 2000).

Sukuk "sakk" (jamak dalam bahasa Arab) memiliki arti sertifikat (Alam, Hassan, & Aminul, 2013). Sukuk disebut juga Obligasi Syariah, yaitu surat berharga maupun tanda bukti utang (Riset & Dan, 2002).

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah merupakan surat berharga jangka panjang berlandaskan prinsip syariah, diterbitkan oleh emiten untuk pemilik Obligasi Syariah emiten berkewajiban untuk memberi pendapatan berupa bagi hasil dan membayar obligasi saat jatuh tempo (Utsmani, n.d.).

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sukuk merupakan Surat Berharga Negara dikeluarkan atas prinsip syariah sebagai bukti terhadap aset SBSN, dapat berupa bentuk uang rupiah dan valuta asing, dan aset SBSN itu merupakan barang milik negara.

Landasan Hukum Sukuk (Obligasi Syariah)


Menurut Sapto Rahardjo (2003: 142) dasar hukum obligasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Fatwa ulama yang menyatakan pengharaman riba.
2. Pendapat ulama bahwa obligasi dengan hasil berbentuk riba (kupon), diharamkan.
3. Pendapat ulama bahwa obligasi syariah dapat menggunakan mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, dan istishna.
4. Kriteria obligasi syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Umum:

1) Obligasi yang diharamkan menurut prinsip syariah ialah obligasi yang berbentuk utang dan pembayaran berupa bunga.
2) Obligasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah
3) Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Kedua, ketentuan khusus:

1. Jenis usaha yang dilakukan emiten (mudharib) harus sesuai dengan syariah dengan meninjau Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
2. Pendapatan dari investasi harus halal.
3. Pendapatan (hasil) yang diperoleh berlandaskan akad yang telah disepakati.
4. Pemindahan kepemilikan menggunakan akad yang telah disepakati.

Dalam penetapan hukum DSN-MUI mengenai legalitas regulasi berdasarkan syariah (Muhammad Firdaus dkk., 2005: 77-79) adalah sebagai berikut:

QS. Al-Maidah (5): 1, "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu."

QS. Al-Isra' (17): 34, "Dan penuhilah janjinya, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."

QS. Al-Baqarah (2): 275, "Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

HR. At-Tirmidzi, "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

HR. Ibnu Majah, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain."

Kaidah Fiqh: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."; "Kesulitan dapat menarik kemudahan."; "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat/kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariah."

Perkembangan Sukuk Secara Global


Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 1990, sukuk memiliki peran besar terhadap pengembangan keuangan syariah. Berdasarkan data dari IFIS (Islamic Finance Information Services) total sukuk yang diterbitkan dalam skala global hingga Desember 2010 mencapai USD 199,18 milyar, serta besarnya nilai outstanding sukuk mencapai USD 116,84  milyar. Walaupun pada tahun 2008 sukuk mengalami penurunan, yang diakibatkan oleh krisis keuangan dunia serta pernyataan Maulana Taqi Usmani seorang ulama fiqh bahwa sukuk yang diterbitkan tidak sesuai syariah mencapai 85 persen, namun pada tahun 2009 penerbitan sukuk kembali meningkat (Beik, 2002).

Sementara itu, berdasarkan data dari International Islamic Financial Market (IIFM) total dari penerbitan sukuk global mencapai USD 88.3 Milyar per Desember 2016.

Perkembangan Sukuk di Indonesia


Di Indonesia sukuk perdana diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk, yang bernama OS Mudharabah Indosat, nilai emisi mencapai Rp. 175 milyar serta memiliki masa tenor selama lima tahun (Beik, 2002). Hingga akhir Januari 2018, berdasarkan  Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sukuk yang diterbitkan mencapai 79 buah, dengan nilai total emisi secara kumulatif pada Januari 2018 mencapai angka Rp. 15,740 trilyun. Perkembangan sukuk di Indonesia sangat pesat dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dengan potensi yang ada di Indonesia berpeluang mengungguli negara Asia lainnya.

Karakteristik Sukuk (Obligasi Syariah)


Merupakan bagian dari efek syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan efek syariah lainnya. Berbeda dengan surat utang, sukuk adalah bukti dari kepemilikan bersama suatu aset maupun proyek. Sukuk wajib memiliki aset sebagai dasar penerbitan (underlying asset). Klaim atas kepemilikan didasarkan aset ataupun proyek yang spesifik dan setiap dana tersebut harus digunakan untuk aktivitas usaha yang halal. Outcome bagi pemilik sukuk ditetapkan sesuai dengan akad sukuk yang diterbitkan (OJK).

Ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam proses penerbitan sukuk yang tidak jauh berbeda dengan prosedur penerbitan obligasi secara umum. Karakteristik obligasi syariah menurut Rahardjo (2004) adalah:

1. Hasil investasi berupa bagi hasil dan sesuai kesepakatan pada akad yang dilakukan.
2. Setiap aktivitas diawasi oleh pihak wali amanat dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari terbitnya sukuk hingga berakhirnya akad, sehingga dapat menjamin investor.
3. Jenis industri yang dijalankan harus halal.

Jenis-jenis Sukuk (Obligasi Syariah)


Jenis sukuk yang dijelaskan dalam AAOFI No. 17 adalah:

1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan
2. Sertifikat hak kepemilikan manfaat
3. Sertifikat salam
4. Sertifikat istishna
5. Sertifikat murabahah
6. Sertifikat musyarakah
7. Sertifikat muzara'ah
8. Sertifikat musaqa
9. Sertifikat mugharasa

Namun, akad-akad yang paling sering digunakan di Indonesia adalah:

1. Ijarah: Sertifikat sukuk dalam akad ijarah diterbitkan dengan dasar benda tertentu seperti bangunan, tanah, dan aset berharga lainnya. Nilai keuntungan berdasarkan keinginan pasar dan keinginan penerbit (Nazaruddin Abdul Wahid, 177).

2. Mudharabah (Profit and Loss Sharing): Bentuk kerja sama antara dua pihak, pemilik modal (sahibul maal) menyerahkan modal kepada pengelola modal (mudharib) untuk mengelola aset investasi. Jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Salim, 2011).

3. Murabahah (Cost Lost Sharing): Bentuk jual beli dengan jumlah keuntungan sesuai kesepakatan dalam sukuk murabahah, investor akan membeli barang yang sesuai dengan permintaan emiten. Sedangkan keuntungan investor merupakan selisih pada harga pembelian pada produsen dengan penjualan kepada emiten (Salim, 2011), sukuk ini lebih memungkinkan untuk aktivitas pemerintahan.

4. Musyarakah: Bentuk kerja sama, yakni menggabungkan modal untuk proyek baru atau mengembangkan yang sudah ada. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama namun sesuai porsi modal dan partisipasi kerja. Sukuk musyarakah ialah sukuk untuk memobilisasi sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek (Nurul Huda & Mustafa Edwin, 143).

5. Istishna: Kontrak penjualan dalam bentuk pemesanan barang seperti perabot dan barang lainnya, jual beli dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan spesifikasi dan harga disepakati oleh kedua pihak (Sofiniyah Ghufron, 34).

Jenis sukuk negara ada 6 (enam) jenis, yaitu:

1. Sukuk Negara Ritel, yakni sukuk negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI.
2. Sukuk Valas, diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing.
3. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk negara.
4. Sukuk Seri IFR, diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang denominasi rupiah.
5. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun.
6. PBS (Project Based Sukuk), yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai underlying asset.

Pihak yang Terlibat dalam Sukuk (Obligasi Syariah)


Dalam penerbitan sukuk terdapat pihak yang terlibat dan menjalankan perannya masing-masing (Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah):

1. Obligor


Penanggung jawab pembayaran imbalan kepada pemegang sukuk. Mulai dari penerbitan sukuk hingga jatuh tempo (sovereign sukuk, obligornya ialah pemerintah).

2. Investor


Pemegang sukuk yang berhak mendapatkan imbalan.


3. Special Purpose Vehicle (SPV)


Merupakan badan hukum penerbitan sukuk dengan fungsi:

a. Penerbit sukuk.
b. Sebagai counterpart pemerintah untuk pengalihan aset.
c. Sebagai pengawas (wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor).

Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional


Dari segi teoritis perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional adalah pada akad dan sektor rill. Secara akad banyak transaksi yang dilakukan sesuai akad yang dipilih dan hasil yang diterima sesuai kesepakatan pada akad, sedangkan obligasi konvensional berbasis bunga (Riset & Dan, 2002).

Dari sisi sektor rill dengan menggunakan akad maka sukuk memiliki link secara langsung terhadap sektor rill. Sedangkan obligasi konvensional belum tentu memiliki link secara langsung. Sehingga sukuk dapat menyeimbangkan pada sektor rill dan juga sektor moneter (Beik, 2002).

Sukuk memiliki perkembangan yang pesat bahkan dalam skala global, sehingga memiliki prospek yang sangat bagus, sukuk merupakan sarana investasi dunia juga akhirat karena menggunakan prinsip syariah keunggulannya adalah:

1. Aman, memiliki pihak pengawas dalam aktivitas sukuk
2. Imbalan yang dibayarkan secara priodik bersifat tetap
3. Dapat dijual di pasar sekunder agar dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
4. Di bawah payung hukum syariah sehingga halal

Masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi sukuk, karena sukuk menjamin tidak hanya modal investor namun juga kehalalan pendapatan investor dan tidak melanggar aturan dan ketetapan Allah dalam memperoleh rezeki.

Daftar Pustaka:


Alam, N., Hassan, M. K., & Aminul, M. (2013). Are Islamic Bonds different from conventional bonds?. Borsa Istanbul Review, 13 (3), 22-29

Beik, I. S. (2002). Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2 (2), 65-72

Riset, J., & Dan, A. (2002). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi, 14, 111-124

Salim, F. (2011). Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia. 

Nazaruddin Abdul Wahid. Sukuk, Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 117

Nurul Huda & Mustafa Edwin. (2008). Investasi Pasar Modal Syariah. (Jakarta: Perdana Media Group) hal. 145

Sofiniyah Ghufron dkk. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah, hal. 34

Shalah ash Shawi & Abdullah al-Mushlih. Ma La Yasa' at-Tajira Jahlulu, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2008), hal. 169

Utsmani, N. F. H. & M. M. (n.d). Rekontruksi Obligasi: Investasi dalam Perspektif Syariah, 1 (25)

Penulis: M. Maulana Rizky